Profil KPPN Bukittinggi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Bukittinggi telah ada sejak masa pemerintahan Belanda, dengan nama CKC (Central Kontrol Comptabilitet).  Setelah penyerahan kekuasaan kepada pemerintah RI, CKC diganti dengan nama KPPN (Kantor Pusat Perbelanjaan Negara) yang bertugas membantu dan menangani masalah keuangan dan belanja negara, yang langsung berada di bawah Direktorat Jenderal Anggaran.

 Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan aparatur negara yang terdiri dari guru dan pegawai serta dengan bertambahnya jumlah penerima pensiun yang berdomosili didaerah terpencil atau di luar Ibu Kota Propinsi,  maka pada tanggal 1 Maret 1967 didirikanlah secara resmi kantor KPBN (Kantor Pembantu Bendahara Negara) sebagai cikal bakal KPPN Bukittinggi  
         KPPN Bukittinggi dibangun diatas tanah seluas 5.802 m² dengan luas bangunan Kantor 1.340 m², dan terdapat Mess Anggraini dengan luas bangunan 778 m2, berlokasi di Jalan Prof.Hazairin No.1 Belakang Balok Bukittinggi yang terletak di Pusat Kota Bukittinggi, jarak antara KPPN Bukittinggi dengan pusat kota (Jam Gadang) ±1 Km, dan jarak KPPN Bukittinggi dengan Ngarai Sianok hanya ±50 meter  (letak ngarai sianok berada di belakang KPPN Bukittinggi).

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan RI Nomor 134/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi dinaikkan Typenya dari Type B menjadi Type A dengan Volume kerja sebanyak 241 Satuan kerja dengan 9.096 Kartu pegawai dengan wilayah kerja 3 Kabupaten dan 3 Kota, yaitu : Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar.

Visi :

“Menjadi pengelola perbendaharaan yg profesional, transparan dan akuntabel guna mewujudkan Manajemen Keuangan Pemerintah yang efektif”

Misi :

Θ    Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yg efektif;

Θ    Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal;

Θ    Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat

Θ    Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal

Moto Layanan  :

“Tulus Berbagi, Ikhlas Melayani”  

Janji Layanan :

“Cepat, Tepat, Akurat dan Tanpa Biaya”